"Mayoritas pelaku judol ini adalah saudara-saudara kita yang sebenarnya penghasilannya masih minim, dan uang itu seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok mereka. Tapi justru habis di meja judi virtual," jelas Ivan.
Fakta ini mengungkap bahwa judi online tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga telah menjadi persoalan sosial dan ekonomi. Mereka yang justru paling terdampak adalah kelompok yang ekonominya lemah dan belum stabil. Alih-alih memperbaiki hidup, banyak dari mereka justru terjerat utang dan kemiskinan lebih dalam akibat perjudian.
Data PPATK juga menunjukkan segmentasi usia pemain yang dominan, yaitu kelompok usia 20–30 tahun sebanyak 396 ribu orang, disusul oleh kelompok usia 31–40 tahun sebanyak 395 ribu orang. Ini menandakan bahwa generasi muda menjadi target utama dari ekosistem judi online yang semakin canggih dan agresif dalam memasarkan produknya.
Penyebaran aktivitas ini tidak terbatas pada satu wilayah. Lima daerah di Indonesia tercatat sebagai wilayah dengan aktivitas judi online paling masif, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur. Yang menarik, posisi DKI Jakarta mengalami peningkatan drastis dalam daftar wilayah dengan transaksi tertinggi.
"Tahun lalu, DKI Jakarta hanya berada di urutan kelima. Namun, pada kuartal pertama tahun ini, DKI naik ke posisi kedua. Ini menunjukkan dinamika yang terus bergerak dan harus segera ditangani," papar Ivan.
Kondisi ini menggambarkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyebaran judi online. Meskipun ada penurunan transaksi dan jumlah dana yang berputar, fakta bahwa puluhan juta transaksi masih terjadi hanya dalam tiga bulan pertama menunjukkan bahwa masalah ini belum benar-benar tuntas.
