Tampang.com | Di tengah situasi ekonomi global yang makin tak menentu, Indonesia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit: angka pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meroket. Data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan bahwa sejak awal Januari hingga 23 April 2025, jumlah kasus PHK mencapai 24.036 orang. Yang mencengangkan, Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah korban PHK terbanyak, yakni mencapai 10.692 kasus, melampaui angka DKI Jakarta yang berada di posisi kedua dengan 4.649 kasus.
Fenomena ini jelas menimbulkan kekhawatiran, khususnya bagi para pekerja yang tidak memiliki perlindungan finansial yang memadai. Dalam kondisi seperti ini, memiliki strategi keuangan yang solid bukan hanya pilihan, tetapi sebuah kebutuhan mendesak.
Dana Darurat: Pelindung Utama di Masa Krisis
Tejasari Assad, seorang perencana keuangan dari Tatadana Consulting, menegaskan pentingnya setiap individu memiliki dana darurat sebagai tameng utama saat kehilangan penghasilan akibat PHK. Dalam wawancara dengan detikcom, ia menjelaskan bahwa langkah awal yang harus dilakukan adalah menghitung total pengeluaran bulanan, termasuk cicilan utang, untuk kemudian menentukan besaran dana darurat yang ideal.
“Kalau misalnya pengeluaran bulanan kita Rp 5 juta, maka sebaiknya kita punya dana darurat sebesar tiga kali dari jumlah tersebut, atau sekitar Rp 15 juta,” ungkap Tejasari. Dengan memiliki cadangan dana sebesar itu, seseorang bisa memiliki ruang waktu hingga tiga bulan untuk mencari pekerjaan baru tanpa terguncang secara finansial.
Namun, ia juga menambahkan bahwa semakin besar dana darurat yang dimiliki, semakin baik pula perlindungan yang bisa diperoleh. Bila memungkinkan, memiliki dana darurat hingga enam kali lipat dari pengeluaran bulanan akan memberi rasa aman yang lebih besar dan waktu yang lebih fleksibel untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan.
