KIPO mengakui bahwa saat ini belum jelas apakah 'Korean Ramyeon' telah didaftarkan sebagai merek dagang di Kantor Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Mereka menekankan bahwa untuk menentukan apakah ini termasuk pelanggaran hak kekayaan intelektual, diperlukan kajian yang lebih mendalam.
Pemerintah Korea telah merencanakan untuk membahas masalah ini dengan pihak berwenang Indonesia dalam pertemuan bilateral mendatang, dengan harapan dapat mencapai solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak.
Kontroversi ini telah menciptakan keraguan di kalangan masyarakat Korea Selatan tentang keaslian produk mi instan tersebut. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan seputar perlindungan merek dagang antarnegara serta pemahaman akan hak kekayaan intelektual di kawasan Asia.
Dalam konteks ini, perlu adanya dialog yang terbuka dan konstruktif antara pihak-pihak terkait, baik dari Korea Selatan maupun Indonesia. Kolaborasi bisnis lintas negara merupakan hal yang umum dalam dunia industri, namun kehati-hatian dalam menjaga keaslian merek dagang dan hak kekayaan intelektual sangatlah penting.
Dengan adanya penyelesaian yang tepat, keduanya dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kejelasan mengenai merek dagang dan hak kekayaan intelektual perlu diperkuat dalam kerangka kerja kerja sama bisnis internasional, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan di kawasan Asia.
