Politik dan masyarakat merupakan dua elemen yang sangat terhubung. Dalam konteks anarki, pertanyaan utama adalah: bagaimana masyarakat bisa berfungsi tanpa struktur politik yang membatasi? Banyak pendukung sistem anarki berargumen bahwa tanpa pemimpin atau otoritas, individu akan lebih terbuka untuk bekerja sama, berbagi sumber daya, dan membangun komunitas yang lebih adil. Mereka percaya bahwa dengan menciptakan kesepakatan berbasis kepercayaan dan saling pengertian, masyarakat bisa berkembang lebih baik daripada yang didasarkan pada dominasi satu pihak atas lainnya.
Kritik terhadap anarki sering kali berpusat pada ketakutan akan kekacauan. Namun, ada juga kritik yang menyatakan bahwa dalam sistem demokratik, kekuasaan lebih berpotensi untuk disalahgunakan, bahkan oleh yang terpilih secara sah. Dengan kata lain, apakah keberadaan pemerintah benar-benar menjamin kesejahteraan dan kebebasan individu? Atau justru sebaliknya, demokrasi dapat menimbulkan pengekangan yang lebih halus tetapi sama berbahayanya?
Prinsip-prinsip anarki juga mengangkat pertanyaan etis tentang tanggung jawab individu dalam masyarakat. Tanpa ada hukum yang menegakkan ketertiban, bagaimana seseorang dapat diukur toleransinya terhadap tindakan orang lain? Di sinilah kepercayaan dan etika berperan penting dalam membentuk dinamika sosial. Ketika individu lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka, mereka akan cenderung lebih peka terhadap dampak tindakan tersebut terhadap orang lain, menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis.
