Aktivis lingkungan menegaskan bahwa status tambang sebagai salah satu sektor terbesar dalam PDB seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi ulang praktik-praktik pertambangan yang tidak berkelanjutan. Mereka menilai bahwa eksploitasi yang masif, terutama di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, telah mengakibatkan deforestasi, pencemaran air, hingga bencana ekologis seperti banjir bandang dan tanah longsor.
Di beberapa wilayah, konflik agraria juga muncul akibat tumpang tindih izin tambang dengan lahan masyarakat adat maupun kawasan konservasi. Sekalipun pemerintah terus melakukan penataan regulasi dan penegakan hukum, sejumlah pengamat menyebut bahwa tantangan terbesar justru terletak pada pengawasan di lapangan. Izin yang sudah diberikan seringkali tidak diikuti dengan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan sosial, sementara sanksi terhadap pelanggaran dinilai masih kurang memberikan efek jera.
Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa kebijakan hilirisasi yang sedang digenjot akan membawa nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian lokal. Pembangunan smelter, misalnya, diyakini akan membuka lapangan kerja yang lebih banyak serta memperkuat basis industri nasional. Selain itu, sektor tambang juga dianggap memiliki peran strategis dalam menopang pembangunan infrastruktur dan transisi energi, mengingat tingginya kebutuhan mineral kritis untuk kendaraan listrik, panel surya, dan teknologi baterai masa depan.
Ekonom menilai bahwa dominasi sektor tambang dalam PDB bukanlah sesuatu yang mengejutkan, mengingat Indonesia memiliki cadangan mineral yang sangat besar dan menjadi salah satu pemain kunci di pasar global. Namun, mereka mengingatkan bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada sektor ekstraktif dapat membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dunia. Karena itu, meski pertambangan berkontribusi besar, sektor ini tetap tidak boleh menjadi tumpuan utama pembangunan jangka panjang.
