Sri Mulyani menegaskan bahwa total alokasi APBN untuk sektor perumahan dari 2015 hingga 2024 mencapai Rp 228,9 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk membantu MBR memiliki rumah. Kepemilikan rumah bagi MBR menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah untuk memastikan akses terhadap perumahan yang layak.
Namun demikian, Sri Mulyani memberikan perhatian terhadap masalah keterjangkauan harga rumah yang belum sepenuhnya teratasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum mampu secara menyeluruh mengatasi masalah keterjangkauan harga rumah, terutama untuk MBR. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret agar program bantuan perumahan dapat lebih efektif menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam hal ini, Sri Mulyani memandang bahwa perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan untuk mendorong keterjangkauan harga rumah. Perlu dipertimbangkan untuk menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dan terarah, baik dalam hal regulasi maupun alokasi dana, guna menjamin terjangkaunya harga rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya MBR.
Dari sisi bantuan keuangan, pemerintah dapat mempertimbangkan skema bantuan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, termasuk dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Selain itu, perlu pula dilakukan upaya dalam meningkatkan akses terhadap kepemilikan rumah dengan memperluas jangkauan dari program bantuan tersebut.
