Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membuka peluang melepas anggaran Kementerian/Lembaga (KL) yang diblokir pada tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment. Relaksasi automatic adjustment bakal dilakukan secara selektif dengan memperhitungkan keuangan negara.
Menurut Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, diadakan pada Selasa (9/7), relaksasi automatic adjustment harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kebijakan ini harus dilakukan secara selektif dan melihat kondisi negara. Hal ini sesuai dengan prinsipnya sebagai pengelola keuangan negara.
Sri Mulyani tidak menjelaskan jumlah anggaran K/L yang bakal dilepas. Namun, ia menegaskan bahwa relaksasi automatic adjustment dilakukan jika terdapat kegiatan yang mendesak dan penting untuk dibiayai.
Pemerintah membekukan atau memblokir anggaran K/L hingga Rp50,14 triliun di tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment pada awal tahun ini. Kebijakan automatic adjustment merupakan mekanisme pencadangan belanja KL yang diblokir sementara pada pagu belanja KL. Kebijakan ini dianggap perlu dilanjutkan sebagai upaya mitigasi risiko agar APBN mampu menahan gejolak yang diperkirakan akan timbul.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi krisis tak terduga di tahun ini.
Deni menekankan bahwa anggaran yang diblokir akan tetap ada di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing K/L. Namun, anggaran tersebut tidak bisa dibelanjakan secara langsung di awal tahun. Tujuannya, melatih K/L agar dapat membuat prioritas program dan tidak sembarangan menggunakan anggaran.
