Selain itu, perlu juga dipertimbangkan apakah tambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun ini akan memberikan dampak positif yang sebanding dengan besarnya jumlah anggaran yang diajukan. Kehadiran lembaga seperti OIKN, yang memiliki peran strategis dalam merumuskan dan mewujudkan visi pembangunan ibu kota baru negara Indonesia, serta perhatian yang begitu besar dari pemerintah terkait penggunaan dana publik harus diiringi oleh transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Saat ini, transformasi Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) menjadi salah satu proyek pembangunan yang menjadi fokus utama pemerintah Indonesia. Pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi salah satu solusi atas masalah kepadatan penduduk dan kemacetan yang dialami oleh Ibu Kota saat ini. Kendati demikian, dalam proses pelaksanaannya, proyek ini dapat menimbulkan berbagai persoalan baru yang menuntut penanganan yang cermat dan tepat.
Di satu sisi, peningkatan alokasi anggaran juga dapat mendukung percepatan pembangunan IKN, yang merupakan proyek strategis untuk menjadikan Ibu Kota Negara Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang efisien dan modern serta destinasi investasi yang menarik. Namun, di sisi lain, perlu diingat bahwa penggunaan anggaran publik harus senantiasa diawasi dengan ketat dan terbuka untuk mencegah potensi penyelewengan atau pemborosan dana.
Maka dari itu, dalam mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun, OIKN perlu memberikan penjelasan yang komprehensif terkait rencana penggunaan dana tersebut. Informasi yang terperinci dan transparan terkait proyek-proyek yang akan mendapatkan dukungan tambahan anggaran, serta prediksi hasil yang diharapkan dari investasi tersebut, sangatlah penting.
