Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN) memperjuangkan tambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun untuk pagu tahun 2025. Plt Wakil OIKN, Raja Juli Antoni, telah mengungkapkan permintaan itu kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas.
Menurut Antoni, dana tambahan yang diminta tersebut akan dialokasikan untuk tiga kebutuhan utama. Pertama, untuk pengelolaan gedung-gedung yang telah dialihkan dari Kementerian PUPR ke OIKN. Kedua, untuk pembangunan infrastruktur lanjutan dalam program pembangunan IKN 2025. Ketiga, untuk pengadaan teknologi dalam mewujudkan konsep kota pintar.
Dia juga menjelaskan bahwa pagu anggaran indikatif tahun 2025 yang diajukan OIKN sebesar Rp505,53 miliar. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan pagu indikatif tahun 2024 yang mencapai Rp543,36 miliar.
"Dari total pagu anggaran 2025, sebanyak Rp368,44 miliar akan dialokasikan untuk dukungan manajemen dan Rp137,09 miliar untuk pengembangan kawasan strategis," ujarnya.
Antoni juga menyebutkan bahwa dari pagu indikatif tahun 2024, realisasi anggaran yang sudah digunakan baru mencapai Rp177,6 miliar per tanggal 8 Juni 2024. Hal ini berarti hanya 32,69 persen dari anggaran yang telah terserap. OIKN memiliki target untuk meningkatkan serapan anggaran hingga 45 persen menjelang akhir bulan Juni.
Permintaan tambahan anggaran OIKN ini tentu saja menimbulkan pertanyaan kritis di kalangan publik. Sebagian mungkin mempertanyakan alasan di balik kenaikan anggaran yang begitu besar dalam waktu singkat. Menurut saya, untuk memahami secara lebih mendalam mengenai kebutuhan anggaran tambahan ini, perlu uraian yang lebih rinci dan transparan terkait program-program yang akan didanai oleh tambahan anggaran tersebut.
