Selain itu, OIKN juga perlu memastikan bahwa sistem pengawasan dan penyaluran dana dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut berjalan secara efisien dan akuntabel. Kehadiran prosedur pengawasan yang ketat akan membantu menjamin bahwa tambahan anggaran yang diminta akan digunakan dengan tepat sasaran dan tidak menimbulkan potensi penyelewengan.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bappenas perlu melakukan evaluasi mendalam terkait permintaan tambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun tersebut. Penyelarasan antara kebutuhan pembangunan IKN dengan kondisi keuangan negara serta potensi dampak positif yang diharapkan dari penambahan anggaran tersebut perlu menjadi perhatian utama.
Dalam konteks pembangunan infrastruktur dan pemindahan Ibu Kota Negara, pengelolaan sumber daya publik yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab menjadi kunci utama untuk memastikan kesuksesan proyek ini serta penyelenggaraan pemerintahan yang optimal di masa depan. Oleh karena itu, secara khusus, memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemakaian dana publik sangatlah penting.
Oleh karena itu, di tengah dinamika perubahan pembangunan IKN saat ini, OIKN perlu menunjukkan komitmen yang kuat dalam memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-programnya. Jika permintaan tambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun untuk tahun depan dapat disertai dengan penjelasan yang memadai, serta sistema pengendalian yang cermat, maka hal ini dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan dari pembangunan IKN.
