“Tuntutan teknis ini mestinya disampaikan kepada pelaku aplikator, karena para pengemudi merupakan mitra mereka,” jelas Dudy.
Ia menambahkan, pemerintah telah berkomunikasi intensif dengan para aplikator terkait beberapa isu krusial, termasuk besaran potongan komisi maksimal yang diinginkan pengemudi, serta status hubungan kerja pengemudi yang masih menjadi perdebatan antara sebagai mitra atau pegawai perusahaan.
“Isu-isu seperti tarif, status pegawai, dan kebijakan diskon sudah dibahas, namun pembahasannya cukup kompleks dan melibatkan kementerian teknis lain,” katanya.
Dudy menegaskan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan aplikator dan mitra pengemudi demi kelangsungan industri transportasi online di Indonesia yang masih relatif baru. Pemerintah pun terus mengkaji regulasi terbaik agar tercipta sistem yang adil dan berkelanjutan.
