Kolaborasi antara KKP dan Koperasi Produsen Mina Agar Makmur juga diarahkan untuk mengawal dan mendukung kualitas standar internasional bagi koperasi tersebut. Dalam pertemuan dengan Ketua Koperasi Mina Agar Makmur, Budi mengingatkan agar fokus dalam menyusun berkas permohonan izin edar dan mendaftarkannya, sementara pihak KKP akan memfasilitasi biaya yang terkait dengan proses tersebut.
Namun, Usup Supriyatna selaku Ketua Koperasi Mina Agar Makmur mengungkapkan bahwa mereka mengalami kendala dalam memasarkan produk biostimulant berbasis rumput laut karena belum memperoleh izin edar dari Kementan.
Proses pendaftaran izin edar tersebut memerlukan biaya sekitar Rp45 juta, yang dianggap cukup besar untuk ukuran pelaku UMKM seperti koperasinya. Oleh sebab itu, Usup berharap adanya subsidi bagi izin edar produk yang tidak berpotensi membahayakan, agar UMKM seperti mereka dapat lebih mudah mensejahterakan usahanya.
Di samping itu, Jasmal Basmal sebagai Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti potensi besar rumput laut Indonesia yang belum termanfaatkan. Dari total potensi produksi rumput laut sebesar 9,2 juta ton per tahun, baru sekitar 5,4 juta ton rumput laut yang dimanfaatkan untuk industri, sehingga masih ada sekitar 3 juta hingga 4 juta ton rumput laut yang belum termanfaatkan.
