“Kadang-kadang yang repot itu terutama honorer yang tenaga umum itu rata-rata tim sukses. Mereka (pejabat) begitu menang, yang dukung dijadikan tenaga honorer. Jam 8 datang, jam 10 sudah pulang,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (23/9/2024).
Tidak hanya itu, praktik politisasi jabatan juga mengganggu pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat luas. Seharusnya, jabatan dan kesempatan kerja haruslah dipertimbangkan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan integritas, bukan atas dasar hubungan politik atau kepentingan pribadi.
Karnavian menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance di segala lini pemerintahan. Di sisi lain, upaya penegakan hukum juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa aturan-aturan terkait perekrutan tenaga honorer dijalankan secara transparan dan berkeadilan.
Upaya untuk membersihkan birokrasi dari praktik-praktik yang tidak sehat seharusnya menjadi agenda utama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan merupakan langkah-langkah yang krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
