Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut jumlah tenaga honorer di daerah membengkak, diisi oleh orang-orang dari tim sukses (timses) pejabat daerah yang terpilih. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan karena tenaga honorer 'bawaan' tersebut sulit untuk diberantas.
Karnavian menyoroti masalah ini sebagai bagian dari upayanya untuk meningkatkan administrasi pemerintahan di tingkat daerah. Jumlah tenaga honorer yang terus bertambah ini juga memicu pertanyaan akan efektivitas penggunaan dana dalam pemerintahan daerah.
Ketika dilakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata sebagian besar tenaga honorer ini merupakan bagian dari tim sukses pejabat daerah yang terpilih. Mereka mendapat posisi dengan janji-janji politik untuk mendapatkan pekerjaan sebagai imbalan atas dukungan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik nepotisme dan politisasi jabatan masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan secara serius.
Dia mengatakan, dirinya tidak keberatan dengan keberadaan tenaga honorer spesialis seperti dokter, bidan, dan bagian keuangan. Namun demikian, tenaga honorer bagian umum banyak diisi oleh orang timses dari pejabat yang terpilih.Terkait permasalahan ini, sejumlah pihak menyoroti urgensi dalam menertibkan sistem administrasi pemerintahan daerah. Maraknya kasus penyalahgunaan jabatan oleh orang-orang dekat dengan pejabat daerah memicu keprihatinan akan netralitas dan profesionalitas dalam birokrasi.
