Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran sentral dalam memastikan perlindungan hak warga terdampak pembangunan IKN. Selain membuat regulasi yang memadai, pemerintah juga harus aktif dalam memantau dan menegakkan implementasi regulasi tersebut. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa hak-hak warga terdampak benar-benar terlindungi.
Dengan demikian, perlindungan hak warga terdampak pembangunan IKN bukanlah hal yang bisa diabaikan. Regulasi yang kuat, penerapan hukum yang adil, dan peran aktif pemerintah menjadi pilar utama dalam memastikan hal ini terwujud. Hanya dengan menjamin perlindungan hak warga terdampak, pembangunan IKN dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
