Selain itu, dalam hal ini, netizen turut mengemukakan beragam pendapat terkait kebijakan ini. Banyak yang menganggap bahwa pemotongan gaji untuk Tapera seharusnya bersifat opsional demi keadilan bagi pekerja swasta yang berpenghasilan tidak tetap. Selain itu, adanya keprihatinan terkait kepastian kepemilikan rumah dan kewajiban bayar Tapera bagi pekerja yang sudah memiliki cicilan atau KPR rumah juga menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Pemotongan gaji ini menjadi topik hangat karena menyangkut kepentingan pekerja swasta yang memang memiliki kekhawatiran akan kepastian masa depan. Terlebih lagi, dalam situasi pandemi saat ini, keberlangsungan ekonomi menjadi semakin tidak pasti, dan hal ini membuat pekerja swasta semakin berhati-hati dalam pengelolaan keuangan mereka. Kewajiban membayar Tapera menjadi beban tambahan yang dirasa cukup memberatkan, terutama bagi mereka yang tengah berjuang untuk mempertahankan pekerjaannya di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja swasta. Terutama, dalam hal pembayaran Tapera yang diwajibkan, tanpa mempertimbangkan situasi pekerja yang mungkin mengalami PHK atau telah memiliki tanggungan kredit rumah. Hal ini membuat kebijakan ini perlu untuk dievaluasi lebih lanjut oleh pemerintah, agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja swasta.
