Dalam konteks ekonomi digital, negara-negara berkembang juga menghadapi tantangan tersendiri. Mereka harus menemukan cara untuk mengatur data dengan efektif tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, mereka ingin menarik investasi asing dan mendukung perkembangan teknologi lokal; di sisi lain, mereka juga harus melindungi data warganya dari eksploitasi. Ini menciptakan dilema antara kebutuhan untuk memajukan ekonomi digital dan tanggung jawab untuk melindungi privasi.
Di samping itu, pengendalian data juga dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan politik. Pemerintah yang memiliki akses ke data besar dapat memonitor dan mengawasi warganya, yang bisa disalahgunakan untuk tujuan kontrol sosial. Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat memanfaatkan data untuk menekan suara-suara yang berseberangan dengan kekuasaan yang ada. Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai etika dalam pengumpulan dan penggunaan data dalam konteks politik.
Perluasan platform digital yang besar juga memunculkan tantangan baru. Dalam ekonomi digital, setiap interaksi online dapat menghasilkan data baru yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan algoritma dan pengalaman pengguna. Namun, tanpa regulasi yang tepat, ini dapat membuka celah bagi pelanggaran privasi. Di sisi lain, ketatnya regulasi juga bisa membuat inovasi terhambat, menciptakan situasi di mana usaha kecil dan menengah kesulitan untuk bersaing dengan raksasa digital.
