"Peningkatan kapasitas SDM seharusnya tetap menjadi prioritas. Jika alasan efisiensi, pemerintah sebaiknya menyesuaikan anggaran tanpa harus menghilangkan program secara keseluruhan," kata Ekonom Universitas Indonesia, Fajar Mahendra.
Pembatalan program Ministerial Scholarship 2025 oleh Kemenkeu menjadi bagian dari langkah efisiensi APBN yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun dianggap sebagai upaya penghematan anggaran, kebijakan ini menuai beragam reaksi dari masyarakat, terutama di kalangan ASN dan profesional yang terdampak langsung.
Ke depan, publik menunggu apakah kebijakan efisiensi ini akan berdampak pada sektor pendidikan lainnya atau jika pemerintah akan mencari solusi alternatif untuk tetap mendukung peningkatan kapasitas SDM di Indonesia.
