"Kami memahami bahwa efisiensi anggaran adalah langkah yang perlu dilakukan, tetapi harus ada kebijakan pendukung bagi industri yang terdampak. Mungkin pemerintah bisa mengalihkan sebagian kegiatan ke sektor swasta atau membuat regulasi yang lebih fleksibel agar acara tetap bisa berlangsung," ujar Dodi.
Selain itu, PHRI Jawa Barat juga meminta agar pemerintah daerah dapat berperan dalam mencari solusi bagi pelaku usaha hotel dan restoran yang terkena dampak. Dukungan dalam bentuk insentif atau program pemulihan ekonomi sangat dibutuhkan agar industri ini bisa tetap bertahan.
Efisiensi belanja yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memang bertujuan untuk menghemat anggaran negara, namun dampaknya cukup signifikan terhadap industri perhotelan, khususnya di Kota Bandung. Dengan kerugian yang mencapai Rp 12,8 miliar dalam sebulan, para pengusaha berharap pemerintah bisa menyesuaikan kebijakan agar sektor ini tetap bisa berjalan tanpa harus mengalami krisis berkepanjangan.
