Menurutnya, kebijakan ini berdampak tidak hanya pada hotel berbintang, tetapi juga pada usaha kecil di sekitar perhotelan, seperti penyedia katering, jasa transportasi, hingga pekerja pariwisata yang menggantungkan hidup mereka dari acara-acara tersebut.
Sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran, tingkat hunian hotel di Bandung cukup stabil, terutama karena kota ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan domestik dan acara pemerintahan. Namun, setelah Inpres diberlakukan, tingkat okupansi anjlok drastis.
"Biasanya pada bulan Februari, tingkat hunian hotel di Bandung bisa mencapai 70-80 persen. Namun tahun ini, okupansi turun hingga 40 persen. Ini sangat berdampak bagi industri perhotelan," jelas Dodi.
Selain itu, pembatalan acara juga membuat banyak pekerja hotel kehilangan jam kerja atau bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika situasi ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan ada lebih banyak pekerja yang terdampak.
Para pengusaha perhotelan berharap pemerintah bisa memberikan solusi agar sektor pariwisata dan MICE tidak terlalu terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran. Salah satu usulan yang diajukan adalah dengan mencari keseimbangan antara efisiensi anggaran dan dukungan terhadap industri yang terdampak.
