Keputusan untuk membuka kembali ekspor bijih bauksit dengan kuota terbatas tentunya harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan, seperti ketersediaan teknologi pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri, pengawasan terhadap aliran bauksit ilegal, serta kesiapan industri pengolahan lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Selain itu, kebijakan ini juga harus senantiasa memperhatikan prinsip keberlanjutan, menjaga sumber daya alam yang ada, serta memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.
Dalam konteks ini, peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perindustrian dalam mendukung pengembangan industri pengolahan dan pemurnian bauksit menjadi sangat penting. Langkah-langkah konkret dalam memperlancar regulasi, memberikan insentif bagi investasi di sektor hilirisasi bauksit, serta memfasilitasi transfer teknologi akan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pembukaan kembali ekspor bijih bauksit dengan kuota terbatas.
Tentu saja, keberlanjutan ekspor bauksit dengan kuota terbatas tidak bisa dilepaskan dari peran serta aktif pemerintah daerah penghasil bauksit. Mereka perlu turut serta dalam menyusun strategi pengembangan industri pengolahan lokal dan memastikan manfaat yang diperoleh dari kegiatan ekspor bauksit dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah perlu memperkuat legalitas usaha pertambangan dan industri pengolahannya, serta memfasilitasi keterlibatan aktif masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Dalam mengambil keputusan terkait pembukaan kembali ekspor bijih bauksit dengan kuota terbatas, pemerintah harus mempertimbangkan sepenuhnya berbagai aspek yang terkait. Pengembangan industri hilirisasi bauksit tidak hanya dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan perekonomian daerah penghasil bauksit. Dengan demikian, kebijakan yang diambil haruslah sejalan dengan visi dan misi pembangunan nasional, serta mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
