Di tengah situasi ini, Gubernur Dedi Mulyadi mencurahkan perhatian terhadap pengelolaan anggaran. Ia meminta agar pihak Bappeda dan Dinas Kesehatan kembali mengevaluasi alokasi dana yang ada, dan lebih memprioritaskan anggaran untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. KDM menekankan bahwa kesehatan rakyat harus menjadi prioritas utama, lebih dari sekadar belanja hibah yang mungkin tidak berujung pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Gubernur Dedi Mulyadi juga meminta agar transparansi pengelolaan anggaran perlu diperbaiki. Ia ingin agar masyarakat mengetahui kemana saja anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kesehatan tersebut digunakan. Keterbukaan informasi ini diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pelayanan kesehatan. Dengan mengetahui alokasi dan penggunaan anggaran secara jelas, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang ada.
Pernyataan tegas dari Gubernur Jawa Barat ini juga menjadi cerminan kepedulian pemerintah terhadap kesehatan rakyat. Dalam konteks ini, Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa ia tidak segan untuk berbicara lantang ketika melihat ketidakberesan yang ada. Ia berharap dengan sikap tegas ini, pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola anggaran bisa lebih berhati-hati dan fokus pada tujuan utama, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
