Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan audit menyeluruh terhadap keamanan informasi di berbagai lembaga pemerintah yang mengelola data sensitif. Audit ini akan membantu mengidentifikasi kerentanan dalam sistem pengelolaan data yang diterapkan oleh pemerintah dan memberikan dasar untuk perbaikan yang sesuai.
Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dan badan keamanan untuk menindak para pelaku kejahatan cyber, termasuk peretas yang bertanggung jawab atas kebocoran data NPWP. Langkah ini penting untuk memberikan sinyal kuat bahwa tindakan peretasan dan kebocoran data pribadi adalah tindakan yang tidak dapat dibiarkan begitu saja.
Di samping itu, penting juga untuk mendorong praktik transparansi yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan pengelolaan data pribadi. Warga negara memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki keamanan data pribadi setelah kebocoran.
