Salah satu daya tarik utama gig economy adalah fleksibilitas dan kebebasan menentukan tarif. Pekerja bisa memilih kapan dan di mana bekerja, serta proyek apa yang ingin diambil. Ini memberi mereka kendali penuh atas jadwal dan beban kerja. Bagi sebagian orang, ini berarti bisa menyeimbangkan pekerjaan dengan studi, mengurus keluarga, atau mengejar hobi. Bagi sebagian lagi, ini adalah kesempatan untuk monetisasi keahlian unik mereka yang mungkin tidak dihargai setinggi itu di pekerjaan full-time tradisional.
Namun, kebebasan menentukan tarif ini juga merupakan pedang bermata dua. Dalam banyak kasus, khususnya di platform yang sangat kompetitif, ada tekanan untuk menurunkan tarif demi memenangkan proyek. Ini bisa berujung pada perang harga di mana pekerja terpaksa menerima bayaran di bawah standar pasar, hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Kondisi ini terutama terasa di sektor-sektor dengan pasokan pekerja gig yang melimpah dan skill yang kurang terspesialisasi. Alih-alih meningkatkan standar gaji, fenomena ini justru bisa menekan upah di beberapa area.
Tantangan Jaminan Sosial dan Perlindungan Pekerja
Salah satu isu krusial dalam gig economy adalah kurangnya jaminan sosial dan perlindungan pekerja. Pekerja gig biasanya tidak dianggap sebagai karyawan penuh waktu, sehingga mereka tidak berhak atas tunjangan kesehatan, jaminan pensiun, cuti berbayar, atau perlindungan PHK yang didapatkan karyawan konvensional. Semua biaya dan risiko ditanggung sendiri. Ini berarti gaji atau pendapatan yang mereka terima harus cukup untuk menutupi semua biaya tersebut, termasuk asuransi dan tabungan hari tua.
Jika dilihat dari angka gaji per proyek saja, mungkin terlihat menarik. Tapi ketika semua benefit yang hilang dihitung, standar kompensasi efektifnya bisa jadi lebih rendah dari yang diperkirakan. Beban ini memaksa pekerja gig untuk lebih proaktif dalam merencanakan masa depan finansial dan kesehatan mereka, sesuatu yang biasanya sudah disediakan oleh pemberi kerja di model kerja tradisional.
