Reaksi terhadap pengumuman darurat militer ini pun bermacam-macam. Di antara para pendukung presiden Yoon, langkah ini dianggap sebagai tindakan tegas yang diperlukan untuk menjaga stabilitas negara di tengah kondisi politik yang kacau. Namun, dari pihak oposisi dan sebagian masyarakat, keputusan ini menuai kritik dan kontroversi. Mereka mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pembatasan kebebasan serta hak asasi warga negara.
Selain mengumumkan darurat militer, presiden Yoon juga menegaskan komitmennya untuk membangun kembali Korea Selatan sebagai negara yang bebas dan demokratis. Hal ini memberikan harapan bagi sebagian besar masyarakat yang telah resah dengan kondisi politik yang semakin tidak stabil belakangan ini. Namun, rencana tersebut juga menjadi sorotan karena pelaksanaannya dalam situasi darurat militer yang cenderung membatasi kebebasan sipil.
Terkait dengan pengumuman ini, pemerintah juga melakukan berbagai langkah preventif untuk menghindari potensi konflik internal yang dapat memperparah keadaan. Langkah-langkah tersebut meliputi pengawasan ketat terhadap media, pengamanan wilayah, dan pemantauan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan negara.
