Kemudian, rencana untuk menggelar pemilu serta memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dijanjikan oleh presiden Yoon sebagai salah satu agenda utama dalam membangun kembali negara yang bebas dan demokratis. Meskipun demikian, kritik dari pihak oposisi terhadap keputusan darurat militer ini masih terus mengemuka, dengan menilai bahwa langkah tersebut justru dapat mengancam stabilitas demokrasi di Korea Selatan.
Dalam situasi yang memanas ini, keputusan presiden Yoon untuk mengumumkan darurat militer tentu akan mempengaruhi dinamika politik dan sosial di Korea Selatan ke depannya. Masyarakat pun tengah menantikan langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa langkah ini bukanlah tindakan otoriter yang menggerus hak-hak sipil dan demokrasi di negara tersebut.
Alhasil, pengumuman darurat militer oleh presiden Yoon telah menciptakan polarisasi di masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian akan masa depan politik Korea Selatan. Tantangan besar pun menunggu pemerintahan Yoon dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kebebasan dalam situasi darurat militer ini.
