Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan menyoroti masalah vonis ringan bagi koruptor yang telah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 yang diselenggarakan di Bappenas Jakarta Pusat, Prabowo mengungkapkan kekecewaannya terhadap putusan hukum yang dinilai tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan.
Belakangan ini, banyak kasus korupsi yang mencuat ke publik dan menimbulkan kegaduhan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Meskipun jumlah uang yang terlibat mencapai angka yang sangat fantastis dan merugikan negara serta masyarakat, vonis yang dijatuhkan terkesan ringan. Prabowo menegaskan bahwa hal ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus, dan hukum harus benar-benar menjadi pengayom bagi rakyat, bukan sebaliknya.
Korupsi merupakan penyakit kronis yang harus diberantas secara serius. Kerugian negara akibat tindak korupsi tentu berdampak luas dan merugikan semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan tegas merupakan sebuah keharusan. Prabowo Subianto sebagai pemimpin negara tidak segan untuk menyoroti isu-isu tersebut demi memastikan keadilan terwujud dalam penegakan hukum.
