Dalam upaya memberantas praktik perjudian online di kalangan aparat negara, pendekatan yang bertumpu pada upaya pencegahan, penindakan, serta pemulihan hukum dan moralitas menjadi kunci utama dalam menata tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan. Orang-orang yang telah dipercaya untuk memegang amanah publik harus menjaga integritas dan moralitas mereka dengan sungguh-sungguh, tanpa terjebak dalam godaan perilaku yang merusak dan melanggar hukum.
Maka dari itu, keberadaan lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti KPK, PPATK, dan lembaga terkait lainnya, harus meningkatkan kerjasama dan sinergi dalam mengusut kasus-kasus perjudian online di kalangan aparat negara, guna memastikan bahwa tatanan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan profesional dapat terwujud dengan baik. Jika kejahatan ini tidak diberantas dengan tegas, dapat dipastikan bahwa dampak buruknya akan menyusup ke seluruh lapisan masyarakat dan mengancam stabilitas pemerintahan.
Kesadaran akan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik perjudian dan korupsi perlu ditempatkan sebagai prioritas utama bagi seluruh pemangku kepentingan. Kembali pada nilai-nilai moralitas dan etika melalui pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu melindungi negara dari ancaman buruknya praktik perjudian online yang telah merasuki struktur kekuasaan di Indonesia.
