Menkum HAM kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pernyataannya. Ia menyatakan bahwa sebagai Menteri, ia memiliki kewajiban untuk mencari inovasi dalam pemberantasan korupsi. Wacana denda damai tersebut diungkapkan sebagai upaya untuk mencari solusi konstruktif yang dapat mengatasi masalah korupsi secara efektif. Namun, Supratman juga menyadari bahwa wacana tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat karena konteksnya yang masih terbilang sensitif.
Isu ini pun menjadi perbincangan hangat di media sosial dan berbagai platform diskusi. Banyak pihak mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap implikasi dari wacana denda damai bagi koruptor yang disampaikan oleh Menkum HAM. Mereka memandang bahwa langkah tersebut dapat memberi kesan bahwa tindak korupsi memiliki jalan pintas untuk diatasi, yang pada akhirnya dapat merusak tatanan hukum dan menurunkan rasa keadilan di masyarakat.
Dalam konteks pernyataannya yang menimbulkan kehebohan, Supratman Andi Agtas menghimbau kepada seluruh pihak untuk memahami bahwa pernyataannya tersebut hanyalah sebuah wacana yang masih memerlukan pemikiran lebih mendalam serta kajian yang matang dari berbagai pihak terkait. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berkolaborasi dalam mencari strategi terbaik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.
