Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 triliun, hanya separuh yang benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Pernyataan ini memicu perhatian publik, mengingat besarnya dana yang tidak tersalurkan dengan tepat.
Luhut menyoroti berbagai kendala dalam penyaluran bansos, mulai dari data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga individu tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menurutnya, masalah ini sudah lama terjadi dan memerlukan langkah tegas agar anggaran negara bisa lebih efektif dalam membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Luhut menyatakan bahwa pemerintah sedang melakukan transformasi besar dalam sistem penyaluran bansos melalui digitalisasi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bansos yang diberikan benar-benar tepat sasaran, sesuai jumlah, dan memiliki manfaat yang optimal.
"Dengan digitalisasi, kita bisa menghindari tumpang tindih penerima dan memastikan bahwa bansos hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria," ujar Luhut dalam pernyataannya.
