Selain itu, dia menegaskan pentingnya kerja sama antar lembaga dalam membangun sistem yang lebih transparan dan efisien. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membahas perbaikan data penerima bansos.
Sebagai langkah awal dalam membenahi penyaluran bansos, pemerintah tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini dirancang untuk menyatukan seluruh data sosial dan ekonomi masyarakat secara akurat dan terintegrasi.
Dengan adanya DTSEN, diharapkan tidak ada lagi penerima bansos yang tidak memenuhi syarat atau data ganda yang menyebabkan anggaran negara terbuang sia-sia. Luhut menekankan bahwa pembangunan sistem ini akan melibatkan berbagai instansi, termasuk BPS, Kementerian Sosial, dan Kementerian Dalam Negeri.
"DTSEN akan menjadi solusi untuk memastikan bahwa bansos diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan dan tidak terjadi kebocoran anggaran," tambahnya.
Dengan langkah-langkah yang telah dicanangkan, pemerintah berharap bahwa perbaikan dalam sistem penyaluran bansos dapat segera terealisasi. Digitalisasi dan pembangunan DTSEN diharapkan bisa mengurangi kesalahan dalam distribusi bansos, sehingga masyarakat yang berhak bisa menerima bantuan secara maksimal.
