Puan juga mengungkapkan bahwa premanisme sering kali menjadi cikal bakal berbagai masalah sosial yang lebih besar, seperti kejahatan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menunjukkan ketegasan dalam menanggapi setiap indikasi premanisme di lapangan. "Kami tidak boleh berkompromi dengan tindakan yang merugikan masyarakat. Semua ormas harus bekerja sesuai dengan corak pembangunan dan bukan sebaliknya," ujarnya.
Ketua DPR RI tersebut juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi perilaku ormas-ormas yang ada. Ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melaporkan tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut. "Kita butuh masyarakat yang berani berbicara dan bertindak untuk menjaga ketertiban. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua," ungkapnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ormas yang menyimpang dari tujuan awalnya semakin runcing, terutama di daerah-daerah tertentu. Puan Maharani berharap agar kejadian di lahan BMKG merupakan sinyal bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan dinamika ormas di Indonesia. Tentunya, ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan dan keamanan bagi warganya.
