Ketika ditanya apakah keempat orang tersebut merupakan tokoh publik atau warga biasa, Yakup memilih untuk tidak menyebutkan identitas mereka demi menjaga prinsip praduga tak bersalah.
“Kami tidak dalam posisi untuk membuka siapa saja, karena ini masih dalam proses hukum. Yang pasti, kami punya cukup alasan untuk menempuh jalur hukum,” katanya.
Tudingan mengenai ijazah palsu Jokowi sebenarnya sudah beberapa kali mencuat sejak ia menjabat sebagai Presiden. Namun, kali ini langkah hukum diambil secara serius sebagai respons atas penyebaran hoaks yang dianggap merusak nama baik, tidak hanya pribadi Jokowi, tetapi juga lembaga pendidikan yang bersangkutan.
Langkah ini juga dinilai sebagai bentuk peringatan bagi penyebar berita palsu bahwa kebebasan berekspresi di ruang publik tidak berarti bebas menyebarkan fitnah tanpa konsekuensi hukum.
Reaksi warganet pun beragam. Sebagian besar mendukung langkah hukum Jokowi dan berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang sering menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Namun, ada juga pihak yang masih mempertanyakan alasan baru sekarang tindakan ini diambil.
