"Keselamatan menjadi tanggung jawab bersama. Saya minta kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga kepala desa untuk turut serta mengawasi dan menangani titik rawan kecelakaan ini," ujar Menhub. Ia juga menyarankan agar dilakukan inventarisasi dan evaluasi ulang terhadap seluruh perlintasan yang dibangun tanpa koordinasi dengan Kementerian Perhubungan atau PT KAI.
Dalam waktu dekat, Kemenhub akan menggandeng Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menyusun peta jalan perbaikan infrastruktur di perlintasan sebidang. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan secara signifikan.
Selain infrastruktur fisik, Dudy juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat. Banyak pengendara motor maupun mobil yang masih menerobos palang pintu atau tidak mengindahkan rambu perlintasan. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan teknologi atau petugas. Kesadaran pengguna jalan juga sangat penting,” imbuhnya.
Sebagai upaya jangka pendek, Kemenhub akan menambah alat peringatan dini otomatis (warning system) di perlintasan tanpa penjagaan, khususnya di wilayah dengan intensitas lalu lintas tinggi. Teknologi ini dapat memberikan peringatan kepada pengendara ketika ada kereta yang akan melintas.
