"Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan mendukung perdamaian dan kemajuan di Papua, tanpa mengorbankan keamanan dan keselamatan masyarakat," pungkas Pigai.
Kebijakan amnesti ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meredakan ketegangan politik di Papua, namun tetap tegas dalam menangani kelompok-kelompok yang terlibat dalam tindak kekerasan yang meresahkan masyarakat.