"Napi makar adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan politik, bukan kekerasan langsung. Mereka yang terlibat dalam aksi teror, serangan, atau yang mengancam keselamatan masyarakat, jelas bukan sasaran kebijakan ini," ujar Pigai.
Amnesti bagi napi makar merupakan langkah pemerintah dalam membangun dialog dan rekonsiliasi di Papua. Pigai menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya memperbaiki hubungan antara pemerintah pusat dan beberapa kelompok yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan atau otonomi lebih besar bagi Papua.
Proses amnesti diharapkan dapat membuka peluang untuk menyelesaikan konflik politik secara damai, dengan memberikan kesempatan bagi mereka yang telah berperan dalam gerakan politik untuk kembali berkontribusi kepada negara setelah menjalani masa hukuman mereka. Selain itu, amnesti ini juga dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan di wilayah Papua dan mempercepat pemulihan sosial.
Sementara itu, KKB tetap akan menjadi fokus utama dalam upaya penegakan hukum. Pihak keamanan akan terus melaksanakan operasi penanggulangan terhadap kelompok-kelompok yang melakukan tindakan kekerasan, tanpa mengesampingkan prinsip keadilan. Pemerintah juga menegaskan akan mengedepankan dialog dengan masyarakat Papua, terutama dalam menghadapi permasalahan sosial yang lebih besar.
