Untuk diketahui PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memesan 11 trainset impor dari China untuk KRL Jabodetabek. Adapun pemesanan kepada INKA hanya dua trainset. Kereta baru impor itu dilaporkan akan tiba pada 2025 - 2026. Sementara itu jika pemerintah tetap merasa perlu memberikan subsidi, maka bentuknya bisa berupa pemberian kartu khusus transportasi kepada kelompok tertentu. Misalnya dikasih kartu dengan isi saldo Rp300.000 sebulan dipakai untuk mobilitas transportasi, tapi dia ketika masuk stasiun tetap harus bayar dengan tarif yang sama. Intinya PSO jangan sampai dihilangkan.
Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan belum ada keputusan final terkait perubahan skema subsidi KRL dari PSO menjadi berbasis NIK. Menteri BUMN, Erick Thohir, juga mengaku belum mendapatkan informasi detil mengenai rencana perubahan skema penetapan tarif kereta komuter Jabodebek.
"Kalau memang ada kebijakan seperti itu, ya saya rasa harus duduk bersama," ujarnya ditemui di DPR RI, Senin (02/09).
Ia juga berkata sampai saat ini belum ada koordinasi dan pembahasan dengan Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Keuangan. Bahkan rapat bersama Presiden Jokowi mengenai isu ini belum dilakukan.
"Kami belum, belum duduk bersama. Kan biasanya ada ratasnya dan biasanya, kan kami mengikut. Sepertinya baru usulan, saya enggak tahu, soalnya saya baca di media juga," imbuhnya.
Namun, ia memastikan akan mendukung kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah. Sebab, sebagai instansi yang membawahi perusahaan pelat merah, tugasnya adalah menjalankan kebijakan yang ditugaskan pemerintah.
"Dan saya selalu mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah, karena kami kan bagian dari pemerintah. Jadi kita tidak pernah bilang salah dan benar," jelasnya.
Erick menekankan hal yang sama berlaku untuk subsidi lainnya, seperti bahan bakar minyak (BBM) yang ditugaskan kepada PT Pertamina (Persero). Semua BUMN dinilai hanya mengikuti kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
