“Semua aspek teknis, termasuk distribusi makanan dan pengadaan perlengkapan, harus mengikuti aturan yang ada. Pemerintah harus menjamin bahwa setiap penerima manfaat memperoleh haknya tanpa kendala,” tambahnya.
Distribusi makanan bergizi juga harus dilakukan dengan mekanisme yang terorganisir, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat tetapi juga menciptakan kepercayaan publik terhadap program ini.
Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki angka kekurangan gizi tinggi. Melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis, program ini diharapkan dapat membantu menurunkan angka stunting dan malnutrisi.
Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengelolaan dan pelaksanaan yang baik. Jika ada penyimpangan, seperti pungli atau pengadaan yang tidak transparan, tujuan utama dari program ini dapat terganggu.
DPR, melalui berbagai komisinya, telah menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program MBG. Namun, dukungan ini juga disertai dengan pengawasan intensif untuk memastikan pelaksanaan program benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami di DPR akan terus memantau pelaksanaan program ini. Pemerintah juga harus memberikan laporan berkala terkait penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai,” tegas Cucun.