Dalam insiden ini, polisi turun tangan untuk mengawal keamanan di sekitar gedung DPR dan melakukan mediasi antara dua belah pihak yang terlibat dalam konflik. Hal ini menunjukkan tingkat seriusnya situasi yang terjadi, dan kebutuhan akan penanganan yang profesional terhadap permasalahan ini.
Pihak berwenang, baik dari DPR maupun pemerintah daerah, perlu segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan ketidakpuasan anggota DPR terkait dengan pencairan THR dan hak-hak lainnya. Ketelitian dalam administrasi keuangan dan responsif terhadap keluhan anggota DPR menjadi hal yang penting untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.
Selain itu, diperlukan sinergi yang baik antara DPR, pemerintah daerah, dan aparat keamanan dalam menangani isu sensitif seperti ini. Kerja sama dan komunikasi terbuka perlu ditingkatkan agar permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien.
Kejadian ini memberikan pelajaran bahwa penguatan sistem administrasi dan manajemen keuangan di lingkungan DPR perlu menjadi prioritas agar kepentingan anggota DPR dapat diurus dengan baik. Seiring dengan itu, kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel juga perlu ditingkatkan di kalangan anggota DPR itu sendiri.
