Salah satu kekhawatiran terbesar adalah potensi menurunnya kemampuan Indonesia dalam menyediakan peringatan dini tsunami bagi kawasan Samudera Hindia dan ASEAN. Indonesia selama ini menjadi salah satu penyedia data penting dalam sistem mitigasi bencana regional. Jika kapasitas BMKG dalam mendeteksi tsunami menurun, maka tidak hanya Indonesia, tetapi juga negara-negara tetangga dapat terkena dampaknya. Hal ini meningkatkan risiko bagi keselamatan masyarakat luas, terutama bagi wilayah pesisir yang rawan bencana tsunami.
Menanggapi situasi ini, pakar kebencanaan Muslihuddin menegaskan bahwa mitigasi ancaman bencana Geo-Hidrometeorologi tidak bisa diabaikan. Indonesia adalah negara yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik, yang menjadikannya rentan terhadap gempa bumi dan tsunami. Oleh karena itu, kesiapan sistem peringatan dini sangat krusial dalam menyelamatkan nyawa masyarakat. Dengan anggaran yang terbatas, potensi keterlambatan dalam peringatan bencana bisa meningkat, memperbesar risiko korban jiwa dan kerugian material.
Sebagai langkah antisipasi, BMKG telah mengajukan permohonan dispensasi anggaran kepada pemerintah. Permohonan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem peringatan dini tetap berjalan optimal guna menjaga keselamatan masyarakat dari ancaman bencana. BMKG berharap adanya peninjauan ulang terhadap kebijakan efisiensi anggaran ini, agar sistem deteksi dan mitigasi bencana tetap dapat berfungsi secara maksimal.
