Memasuki tahun 2025, pemerintah melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pemotongan anggaran BMKG ini mencapai Rp 1,423 triliun atau setara dengan 50,35 persen dari anggaran awal sebesar Rp 2,826 triliun. Efisiensi ini berpotensi memberikan dampak besar terhadap sistem peringatan dini bencana di Indonesia, terutama dalam mendeteksi gempa bumi dan tsunami.
BMKG menilai bahwa pemangkasan anggaran ini berdampak signifikan terhadap operasional peralatan utama (Aloptama) yang berperan dalam observasi cuaca, iklim, kualitas udara, serta deteksi dini gempa bumi dan tsunami. Kemampuan pemeliharaan Aloptama diperkirakan turun hingga 71 persen, yang mengakibatkan menurunnya efektivitas layanan BMKG. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan akurasi deteksi bencana dari sebelumnya 90 persen menjadi hanya sekitar 60 persen.
Dampak dari pemotongan anggaran ini tidak hanya dirasakan dalam sistem peringatan dini bencana, tetapi juga berimbas pada berbagai sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, dan air. BMKG memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan yang berketahanan iklim dan bencana. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, berbagai layanan pendukung untuk sektor-sektor tersebut ikut terganggu.
