Sudah tak asing lagi di telinga kita bahwa berbicara mengenai pendidikan itu identik dengan sekolah, guru, dan siswanya. Banyak orang memiliki paradigma bahwa orang yang berpendidikan adalah orang yang telah menempuh pendidikan di sekolah saja. Hal ini pun terlihat dari fokus pemerintah terhadap pendidikan formal. Sedihnya lagi, politisasi pendidikan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah banyak sekali dilakukan melalui program-program pemerintah yang berkaitan dengan sekolah, entah itu seperti dana BOS, Ujian Nasional, dan politisasi lainnya yang acapkali pula dijadikan lahan untuk korupsi. Alangkah sedihnya jika pendidikan Indonesia dibiarkan seperti ini dari hal-hal yang tidak seharusnya ada. Politisasi pendidikan yang merugikan kemajuan pendidikan.
Mulai dari tataran birokrat, praktisi, hingga ahil sering kali memiliki gap-gap tersendiri dalam pandangannya terhadap dunia pendidikan. Birokrat berpikir secara sistemik, praktisi berpikir secara teknis, ahli berpikir secara teoritis, meskipun ketiga komponen tersebut tidak begitu saja secara parsial terpisah. Namun, pada umumnya demikian akan tugas dan fungis masing-masing stakeholder. Birokrat melihat bahwa di kurikulum pendidikan Indonesia harus ada yang diubah sebab melihat hasil evaluasi pendidikan adanya penurunan kualitas. Pendidikan dan tenaga kependidikan menilai bahwa banyak sekali guru-guru yang belum sejahtera secara ekonomi lalu semakin banyak tuntutan pekerjaan dan problem lainnya yang membuat mereka menjadi turun kualitas mendidiknya. Ahli berpikir secara teoritis lalu diimplementasikan dalam riset-risetnya yang menjadi pertimbangan birokrat dan praktisi dalam menjalankan pendidikan di Indonesia namun tak jarang pula risetnya tidak memiliki hasil yang signifikan terhadap perubahan pendidikan Indonesia. Namun, itu semua tidak akan berjalan dengan lancar bila tak diikut sertakan peran masyarakat. Saya melihat ada hal positif sejak Kemendibud dipegang oleh Pak Anies Baswedan yang membuat sebuah gebrakan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, khususnya pada saat itu proses revisi kurikulum 2013 yang sampai dengan hari ini hilang kabarnya.
Adanya kesesatan berpikir tentang pendidikan menjadi dasar dari adanya kebijakan-kebijakan baik dari tataran pemerintah sampai dengan sekolah yang tak sesuai dengan seharunya. Seperti contohnya adalah kebijakan pemerintah yang selalu mementingkan pengembangan pendidikan di bagian materi melulu seperti KIP, dan dana bantuan lainnya meskipun memang hal itu bermanfaat bagi banyak anak di Indonesia. Namun, dari 20% anggaran pendidikan yang disediakan oleh Negara mengapa tidak sebagian besar anggaran itu digunakan untuk pengembangan manusia-manusianya? Karena pendidikan itu berbicara mengenai “manusia”, bukan sebatas “materialistik” yang hanya memuaskan secara kasat mata saja, meski memang banyak sekali dibutuhkan. Belum lagi kesesatan berpikir yang pernah disampaikan oleh Paulo Freire dalam Bukunya pedagogy of opressed bahwa Guru itu mengajar, murid belajar. Guru serba tahu, murid tidak tahu, Guru memerintah, murid mengikuti perintah, sehingga proses pembelajaran tak lain hanyalah sebuah proses transfer of knowledge saja.
Kesesatan berpikir ini bukan dipandang sebagai suatu hal yang salah mutlak. Namun, ini adalah perspektif/paradigma yang menganggap bahwa sudah saatnya kita menghancurkan stereotype terhadap pemikiran-pemikiran pendidikian demikian. Harus ada perubahan secara ideologis dalam pendidikan. Seperti halnya Ki Hajar Dewantara yang benar-benar memberikan sebuah ideologi pendidikan sepanjang hayat yang sampai dengan hari ini kita rasakan bersama efeknya. Ingatlah, masalah pendidikan tidaklah melulu soal material. Namun, ideologi pendidikan pun menjadi hal yang harus diperhatikan. Supaya kita semua tidak terjebak dalam pemikiran-pemikiran pendidikan yang membuat proses pendidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
