Kebijakan ini diambil oleh pemerintah Maladewa sebagai upaya untuk mengatasi defisit transaksi berjalan yang tinggi, serta memastikan cadangan devisa yang cukup untuk membayar utang negara. Meskipun demikian, beberapa kritikus mengkhawatirkan kemungkinan dampak negatif dari kebijakan ini terhadap industri pariwisata di Negara tersebut.
Sebagai contoh, dalam surat yang ditujukan kepada Gubernur Otoritas Moneter Maladewa, Mohamed Moosa, ketua Crown and Champa Resorts menyebutkan bahwa kebijakan ini dianggap sewenang-wenang dan sulit untuk dilaksanakan. Mereka juga memperingatkan adanya dampak domino yang dapat merugikan pada perekonomian, mengingat sekitar 30% dari PDB Maladewa bergantung pada sektor pariwisata.
Pemerintah Maladewa sendiri menargetkan jumlah kedatangan sebesar 2,4 juta wisatawan pada tahun 2025 (naik dari 2 juta tahun ini), namun para pemimpin industri pariwisata mengingatkan bahwa wisatawan mungkin akan membatalkan rencana mereka karena adanya biaya tambahan yang signifikan, sehingga kebijakan ini berpotensi menghambat pertumbuhan industri pariwisata lebih lanjut.
Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah strategis agar industri pariwisata di Maladewa tetap dapat berkembang secara berkelanjutan.
Dengan rencana kenaikan tarif pajak yang signifikan ini, para wisatawan yang berencana berkunjung ke Maladewa akan perlu mempertimbangkan ulang anggaran perjalanan mereka. Kenaikan biaya ini perlu menjadi perhatian bagi pelaku industri pariwisata di Maladewa, serta pemerintah, agar dapat menjaga eksistensi negara ini sebagai destinasi wisata yang menarik bagipara pengunjung.
