Baru-baru ini, perhatian publik teralihkan pada pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang secara langsung merespons permintaan pemerintah Inggris terkait akses data pengguna Apple. Dalam wawancaranya dengan The Spectator yang diunggah oleh Reuters pada tanggal 3 Maret 2025, Trump menekankan bahwa upaya Inggris untuk meminta akses tersebut mirip dengan pendekatan yang biasa dilakukan oleh pemerintah China. Ia menganggap ini sebagai hal yang wajar, mengingat posisi negara yang sangat memperhatikan keamanan data.
“Meminta akses data pengguna Apple adalah sesuatu yang biasa terdengar [datang] dari China,” ungkap Trump. Pernyataannya ini menunjukkan keprihatinan yang mendalam terhadap privasi dan keamanan informasi di era digital yang modern ini.
Trump tidak sendirian dalam merespons langkah pemerintah Inggris. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, yang berlangsung di Gedung Putih pada akhir Februari lalu, ia menegaskan keberatan Amerika Serikat terhadap permintaan tersebut. Dalam pertemuan yang juga membahas isu penting lain seperti situasi di Ukraina serta kesepakatan dagang bilateral, Trump menyampaikan bahwa permintaan semacam itu tidak boleh dianggap remeh.
Ketegangan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi perusahaan teknologi besar seperti Apple, yang harus bertanggung jawab dalam melindungi data pengguna sambil menghadapi tuntutan dari pemerintah yang sedang melakukan investigasi. Hubungan antara pemerintah Inggris dan Apple semakin memburuk setelah perusahaan tersebut memutuskan untuk menghentikan fitur enkripsi canggih yang telah mereka rancang untuk melindungi data cloud di Inggris. Langkah ini diambil Apple sebagai respons langsung terhadap tuntutan pemerintah untuk memberikan akses kepada mereka.
Seiring dengan ini, pada tanggal 25 Februari 2025, dua otoritas hukum asal Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka sedang meneliti tuduhan peluang pelanggaran yang dilakukan pemerintah Inggris terhadap regulasi CLOUD. Aturan ini secara tegas melarang pemerintah Inggris untuk meminta akses pada data yang dimiliki oleh warga negara AS, demikian pula sebaliknya. Ini menunjukkan adanya potensi konflik hukum yang mungkin akan terjadi jika permintaan pemerintah Inggris dibiarkan berlanjut.
