Terkait dengan ancaman blokir ini, TikTok telah melakukan upaya-upaya untuk membatalkan keputusan tersebut. Salah satunya adalah dengan meminta Mahkamah Agung untuk memblokir aturan yang mengharuskan TikTok untuk memisahkan diri dari induk perusahaannya. Selain itu, TikTok juga telah mengajukan banding untuk menunda proses hukum ini sehingga mereka memiliki waktu untuk meninjau kasusnya.
Tentu saja, nasib TikTok ini akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa. Trump dijadwalkan akan dilantik hari berikutnya setelah batas akhir perintah berlakunya blokiran TikTok, sehingga TikTok berharap bahwa pemerintahan baru dapat memberikan peran yang lebih progresif dalam mengatur peraturan-peraturan terkait dengan aplikasi tersebut.
Selain itu, TikTok juga telah melakukan upaya-upaya untuk meraih simpati dari masyarakat AS. Mereka telah menegaskan bahwa TikTok berkomitmen untuk melindungi data pengguna AS dan bahwa mereka tidak memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah China. Mereka juga terus menggarisbawahi kontribusi positif yang diberikan oleh TikTok pada masyarakat AS, khususnya dalam bentuk hiburan, kreativitas, dan peluang-peluang ekonomi yang diciptakan untuk para pengguna dan kreator konten di platform mereka.
Pemerintah AS sendiri pun sebenarnya juga tengah menghadapi tekanan dari perusahaan-perusahaan teknologi lainnya terkait dengan nasib TikTok. Google dan Apple disebut-sebut akan ambil bagian dalam kemungkinan blokir tersebut. Mereka diminta untuk bersiap-siap dalam menghadapi dampak dari blokir ini, dan hal ini dapat mengakibatkan dampak yang signifikan bagi ekosistem teknologi di AS.
