Pemerintahan Amerika Serikat kembali menjadi sorotan, kali ini bukan karena kebijakan tarif atau perang dagang, melainkan karena dugaan penggunaan teknologi pengawasan canggih yang dipimpin oleh sosok kontroversial: Elon Musk. Dalam laporan eksklusif dari Reuters, terungkap bahwa tim khusus yang dikenal sebagai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE)—dipimpin langsung oleh Musk—menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memonitor aktivitas internal lembaga federal.
Informasi ini mengejutkan banyak pihak. DOGE, yang dibentuk atas mandat Presiden Donald Trump, disebut-sebut sedang melaksanakan tugas rahasia dengan mengawasi komunikasi di dalam lembaga pemerintah, khususnya yang dianggap tidak sejalan dengan agenda Trump. Salah satu lembaga yang menjadi target utama pengawasan adalah Environmental Protection Agency (EPA) atau Badan Perlindungan Lingkungan AS.
Dua narasumber yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan kepada Reuters bahwa teknologi AI diterapkan secara khusus untuk membaca pola komunikasi digital—termasuk dalam aplikasi kerja seperti Microsoft Teams—dengan fokus pada pencarian kata-kata atau ekspresi yang mengandung kritik terhadap Presiden Trump maupun Elon Musk sendiri. Langkah ini, menurut sumber tersebut, dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi dan reformasi birokrasi, namun menimbulkan kekhawatiran serius terhadap privasi dan etika kerja lembaga negara.
Para manajer EPA bahkan disebut telah menerima pemberitahuan resmi mengenai penggunaan sistem pengawasan AI oleh tim DOGE. Salah satu teknologi yang turut digunakan dalam misi ini adalah Grok, chatbot berbasis AI yang juga dikembangkan oleh perusahaan milik Musk. Grok disebut menjadi asisten digital internal DOGE, membantu proses evaluasi dan efisiensi kerja dengan menelaah berbagai bentuk komunikasi digital.
Namun, aspek yang paling kontroversial datang dari penggunaan aplikasi komunikasi terenkripsi seperti Signal oleh tim DOGE. Signal terkenal karena fitur keamanannya, termasuk pesan yang bisa diatur otomatis untuk terhapus setelah beberapa waktu. Praktik ini dinilai bertentangan dengan aturan penyimpanan catatan federal, yang mengharuskan semua bentuk komunikasi resmi pemerintah didokumentasikan dan dapat diakses kembali bila diperlukan.
