Drama mengenai kemungkinan pemblokiran TikTok di Amerika Serikat (AS) telah menarik perhatian dunia. Setelah mengalami ancaman pemutusan layanan yang mengarah pada penutupan permanen, TikTok kini berhasil kembali beroperasi berkat perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden AS saat itu, Donald Trump.
Pemerintah AS memberikan waktu tambahan selama 75 hari untuk TikTok agar dapat mematuhi undang-undang yang mengharuskan platform ini untuk berpisah dengan induk perusahaan asal China, ByteDance.
Jika TikTok gagal memenuhi syarat yang ditentukan dalam waktu yang diberikan, maka aplikasi tersebut akan dipaksa untuk menghentikan operasionalnya di AS secara permanen.
Awalnya, TikTok hanya diberi waktu hingga 19 Januari untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, sebagai langkah proaktif, TikTok memutuskan untuk menangguhkan akses layanan bagi 170 juta pengguna yang telah terdaftar di AS, bukan hanya membatasi pendaftaran untuk pengguna baru.
Dalam periode 75 hari yang diberikan, pemerintah Trump akan melakukan serangkaian negosiasi dengan ByteDance dan TikTok untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Meskipun layanan TikTok telah pulih bagi 170 juta penggunanya, aplikasi ini belum dapat diunduh oleh pengguna baru melalui toko aplikasi seperti Apple App Store dan Google Play Store.
Sebelumnya, laporan-laporan mengungkapkan bahwa Trump ingin sebagian besar saham TikTok di AS, sekitar 50%, dimiliki oleh investor AS. Namun, pernyataan dari Kementerian Luar Negeri China menunjukkan bahwa keputusan terkait kepemilikan TikTok di AS seharusnya merupakan hak penuh perusahaan itu sendiri, tanpa campur tangan pihak luar.
Namun, meskipun TikTok berhasil selamat dari ancaman penutupan, masa depan aplikasi ini di AS masih belum sepenuhnya jelas. Keputusan ini menyebabkan beberapa platform media sosial lain mulai melakukan perubahan pada layanan mereka, menanggapi situasi yang berkembang.
