Presiden Donald Trump baru saja menandatangani perintah eksekutif pada Senin (20/1) yang memberikan penundaan selama 75 hari terhadap larangan operasi TikTok di Amerika Serikat. Sebelumnya, aplikasi video pendek populer ini dijadwalkan untuk dihentikan pada 19 Januari 2025. Langkah ini memberikan napas tambahan bagi TikTok, yang sebelumnya sempat terancam oleh undang-undang yang mengharuskan ByteDance, perusahaan asal Cina yang memiliki TikTok, untuk menjual asetnya di AS.
Namun, Trump juga memberikan usulan kontroversial. Ia menyarankan agar pemerintah Amerika Serikat memperoleh 50% saham TikTok sebagai syarat agar aplikasi tersebut tetap dapat beroperasi di negara itu. Usulan ini menunjukkan adanya campur tangan besar pemerintah AS dalam masalah bisnis, dengan alasan keamanan nasional yang menjadi dasar utama larangan awal.
Pada Sabtu (18/1), TikTok sempat tidak dapat diakses oleh pengguna AS hanya beberapa jam sebelum undang-undang resmi berlaku. Undang-undang tersebut mengharuskan ByteDance menjual TikTok kepada perusahaan lokal AS. Namun, akses aplikasi segera dipulihkan pada Minggu (19/1), setelah Trump memberikan jaminan bahwa TikTok dan mitra-mitranya tidak akan dikenakan denda besar untuk menjaga operasional mereka tetap berjalan.
Meski demikian, TikTok tetap tidak tersedia untuk diunduh di toko aplikasi Apple dan Google hingga Senin. Dalam sebuah pernyataan, TikTok berterima kasih kepada Trump atas langkah tersebut yang memberikan waktu lebih untuk mempertimbangkan solusi terbaik.
