Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, menegaskan pentingnya keterlibatan perusahaan teknologi dalam mematuhi undang-undang setempat untuk terus beroperasi di negara tersebut. Dalam hal ini, pemerintah Malaysia menegaskan bahwa perusahaan teknologi harus tunduk kepada aturan yang berlaku di negara tersebut.
Meskipun Meta menyampaikan ketidakpastian terkait pengajuan lisensi, perwakilan perusahaan itu diungkapkan telah menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama dengan pemerintah. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil pun mengapresiasi langkah tersebut, sambil menekankan pentingnya tindakan yang lebih proaktif dari Meta terkait konten yang melibatkan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di platform tersebut.
Para pelaku industri di Malaysia, khususnya perusahaan teknologi, menyoroti bahwa waktu yang diberikan untuk mematuhi kewajiban lisensi tersebut terlalu singkat. Hal ini menimbulkan keresahan, karena waktu yang sempit tersebut dianggap sulit untuk memenuhi semua persyaratan yang akan diberlakukan. Selain itu, ketidakjelasan terkait rencana peraturan juga semakin meningkatkan ketidakpastian di kalangan perusahaan media sosial.
Kritik terhadap rencana pemerintah Malaysia ini juga mendapat sorotan dari sejumlah pihak di tingkat regional maupun global. Diharapkan pemerintah Malaysia dapat melakukan kajian mendalam terkait implikasi kebijakan ini terhadap industri digital dan meningkatkan dialog terbuka dengan para pelaku industri untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
