“Banyak perusahaan belum memiliki sistem yang cukup kuat untuk melindungi data konsumen mereka. Bahkan sektor pemerintah pun masih rawan kebocoran data,” jelas Rina.
Sanksi Lemah dan Penegakan Hukum
Salah satu kendala utama adalah sanksi yang masih lemah dan proses penegakan hukum yang lamban. Meskipun UU PDP mengatur denda hingga miliaran rupiah bagi pelanggar, belum ada cukup banyak kasus yang dapat dijadikan contoh untuk memberikan efek jera.
“Penegakan hukum terkait pelanggaran data pribadi harus lebih tegas. Tanpa itu, pelanggaran akan terus terjadi tanpa ada konsekuensi nyata,” tambah Rina.
Peran Masyarakat dalam Mengamankan Data Pribadi
Selain kebijakan pemerintah, masyarakat juga harus berperan aktif dalam menjaga privasi mereka. Menggunakan password yang kuat, mengaktifkan autentikasi dua faktor, serta berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di platform digital adalah langkah dasar yang harus dilakukan setiap individu.
“Kesadaran dan edukasi mengenai perlindungan data pribadi sangat penting. Masyarakat harus belajar untuk tidak sembarangan membagikan data yang bisa disalahgunakan,” kata Rina.
Teknologi Pengamanan yang Terus Berkembang
Salah satu solusi yang banyak dikembangkan adalah teknologi enkripsi yang dapat mengamankan data pribadi dari ancaman peretas. Beberapa perusahaan teknologi besar kini mulai meluncurkan sistem enkripsi end-to-end yang menjamin data tidak akan bisa diakses oleh pihak ketiga.
